oleh Laku Lintang
Desa sebagai artefak kolonialisme
Apa yang terjadi pada desa di Indonesia merupakan hasil dari terjadinya intervensi manusia dalam skala besar atas ruang fisik serta ruang sosio-kultural yang telah mengelola dan mengeksploitasinya[1]. Dinyatakan oleh Breman (dalam Lutfi, 2011) bahwa desa di Jawa merupakan arena perebutan sumber daya. Adalah kolonial Belanda yang mengenalkan konsep “desa” dengan aturan administratif, teritorial dan fungsi-nya dalam kerangka “modernisasi” yang diselenggarakan oleh administratur, militer dan pedagang demi untuk mendapatkan sumber daya. Maka menjadi sahih apabila dikatakan bahwa “desa” merupakan konstruksi kolonial.
Dampak dari intervensi kolonial asing ini adalah terjadi diferensiasi sosial akibat terbukanya banyak jenis lapangan kerja, masuknya ekonomi uang, munculnya pencari rente, munculnya investasi yang luas dalam pertanian dan pertambangan, peningkatan produksi melalui rekayasa teknis pertanian dan terjadinya pengalihan tenaga kerja (Wertheim 1964)[2]. Faktor-faktor inilah yang kemudian mengubah desa menjadi unit produksi di bawah negara diikuti rasionalisasi dan birokratisasi. Maka situasi desa hari ini merupakan salah satu hasil peninggalan kolonial, artefak yang tertinggal saat para penguasanya bahkan telah tak ada lagi.
Desa sebagai ajang eksploitasi kapitalisme
Ironi muncul pada masa pascakolonialisme, justru negara mengulang model yang sama terhadap desa. Logika yang digunakan sama yakni desa sebagai unit produksi dalam bingkai pertumbuhan sesuai logika pertumbuhan Rostow yang sangat linear dan determinis.[3] Desa diekploitasi sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan melalui produksi, investasi dibuka sebesar-besarnya dan sumber daya diperas sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan nasional. Pelakunya adalah asosiasi korporasi dan aparat pemerintah yang secara kompak berjalan dalam gerbong”growth machine.”[4] (Logan & Moloth dalam Bryant, 2007)
Revolusi hijau adalah contoh nyata bagaimana negara menjadikan desa sebagai pabrik produk mentah, desa ibarat sapi perah yang difasilitasi dengan paket bibit unggul seragam, pupuk kimia dan obat-obatan anti hama dan dukung infrastruktur, sistem administrasi dan informasi agar desa siap bagi pasar. Dampaknya adalah runtuhnya sistem pertanian organik mandiri tradisional, hancurnya bibit lokal, degradasi kualitas tanah, kemiskinan dan ketergantungan pada obat dan bibit, serta kesenjangan antara produk pangan dan non-pangan yang menimbulkan ketidakseimbangan ekologis pada akhirnya[5].
Dari uraian di depan terlihat bahwa pangkal masalah perubahan sosial perdesaan di Indonesia adalah adanya kekuatan kapital yang masuk dan memaksa pertanian desa memasuki sirkuit pasar, baik nasional maupun transnasional. Sebenarnya pada penerapan cultuurstelsel di era kolonial Belanda petani telah dipaksa menjadi satu elemen penting dalam sistem ekonomi liberal lintas negara. Liberalisasi sudah dimulai sejak abad 19 dimana hasil produksi perdesaan di Indonesia dijual ke pasar internasional untuk membangun industrialisasi di Belanda.[6]
Pada dewasa ini globalisasi dan kapitalisme telah mengubah total wajah desa. Desa tak lagi berperan sebagai produsen melainkan juga sebagai pasar, petani tak lagi bersaing dengan petani tetangganya melainkan dengan petani di Amerika Serikat dan Eropa, dan apa yang dahulu dimiliki desa sebagai “the common” seperti mata air tak lagi mereka bisa kuasai bersama. Telah terjadi apa yang disebut “tragedy of the common” yakni privatisasi sumber daya alam yang awalnya milik bersama kemudian dieksploitasi untuk keuntungan swasta[7].
Ekologi Manusia dari kacamata Marxisme
Dunia saat ini berada pada situasi yang tidak berkelanjutan karena manusia berkembang pesat dalam situasi yang tidak berkelanjutan.Terlebih saat ini dimana terjadi degradasi lingkungan, tekanan populasi, kemiskinan dan ketidakstabilan politik.[8] Keempat faktor tersebut menunjukkan, interrelasi antara manusia, kemiskinan, ketidakstabilan politik dan degradasi lingkungan sangatlah kuat.
Dalam menganalisis kondisi desa saat ini, kerangka ekologi manusia digunakan untuk melihat kontribusi faktor-faktor pembentuk perubahan sosial masyarakat desa. Ernst Haeckel memperkenalkan istilah oekologi yang berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya[9], istilah ini disatukan menjadi ekologi manusia menjadi disiplin yang hendak menjelaskan relasi antara manusia/komunitas dengan lingkungannya yang disebut ekosistem[10].
Manusia adalah bagian ekosistem, di sisi lain manusia adalah juga bagian sistem sosial. Maka Ekologi manusia juga melihat relasi antara sistem sosial dan ekosistem karena setiap tindakan manusia yang berdampak pada ekosistem sangat dipengaruhi oleh alam dimana manusia tinggal, juga oleh nilai dan pengetahuan yang dipegang oleh individu dan masyarakatnya[11].
Dari kacamata Marx, tindakan manusia terhadap alam berkaitan dengan interaksi fundamental antara manusia dan lingkungannya. Dalam hal ini, pembedaan antara antroposentrisme dengan ekosentrisme bukanlah masalah yang tepat. Ekologi Marx tidak bersandar pada konsepsi antroposentrisme ‘Baconian’ yang lebih menekankan pada dominasi serta penguasaan alam atas nama pembangunan ekonomi melainkan pada permasalahan perubahan bersama (co-evolution) antara manusia dengan alam itu sendiri (Foster, 2000).[12]
Menurut Marx, antara manusia dan alam adalah satu tubuh yang memiliki satu sistem metabolisme, apabila terjadi proses penghisapan atas alam dan manusia maka syarat adanya pertumbuhan tak akan berjalan. Dalam kerangka ekologi manusia Marx, ekonomi kapitalis menempatkan manusia dan alam adalah properti sehingga bisa diekploitasi semaksimal mungkin, hal ini menimbulkan alienasi atas kerja. Apabila ini terjadi, di waktu yang sama akan terjadi alienasi atas alam. Kondisi ini akan memunculkan kehancuran yang berbahaya bagi manusia.
Kapitalisme, musuh abadi sosial ekologi
Pandangan ekologi dan manusia Marx melihat hubungan antara penghisapan kapital terhadap manusia dan alam, pada era berikutnya memunculkan gerakan sosial baru yang menghendaki keterbebasan dunia dari ancaman krisis ekologi. Salah satunya adalah Murray Bookchin, salah seorang tonggak gerakan ekologi kiri yang dinamakan eco-anarkisme atau sosial ekologi. Gerakan ini mengkritik sekaligus mempertajam sikap Marx terhadap terjadinya krisis alam dalam antagonismenya dengan sistem kapitalis.
Menurut Bookchin, persoalan ekologi bukanlah meletakkan alam atau bumi sebagai yang utama seperti yang dikonsepsikan kaum deep-ecology. “Social ecology is neither deep, tall, fat, nor thick. It is social” (Bookchin, 1987)[13]. Baginya, konflik antara manusia dan alam yang dialami dunia saat ini merupakan perluasan dari konflik antara manusia dengan manusia dimana terjadi permasalahan dominasi atas satu terhadap yang lain. Krisis ekologis memiliki akar pada persoalan dominasi dan otoritarianisme. Dominasi sosial berupa hirarki, terbentuknya kelas, bentuk-bentuk kepemilikan dan munculnya institusi statis membentuk secara konseptual mengenai hubungan antara manusia dengan alam. Alam dipandang sebagai semata sumber daya, obyek produksi dan penyedia bahan mentah yang bisa dieksploitasi. Maka menurut Bookchin, gerakan ekologis harus menyentuh masalah dominasi dalam semua aspek, jika tidak maka gerakan tersebut tak akan memberikan kontribusi dalam pembongkaran akar penyebab krisis ekologi[14].
Kapitalisme adalah musuh terbesar dari kaum eco-anarkis karena kapitalisme menyandarkan diri pada premis produksi untuk produksi,[15] “pertumbuhan” menjadi antidot dari kematian. Logika masyarakat kapitalis adalah bahwa semua orang berposisi sama dalam sebuah pasar bebas, sedangkan yang menyatukan mereka adalah kompetisi semua melawan semua. Hukum besi kapitalisme pun berlaku yakni : Tumbuh atau Mati! artinya siapa yang tak mampu mengembangkan kapital dan mengalahkan kompetitornya maka ia akan kalah.[16]
Adalah suatu kemustahilan bagi kaum eco-anarkis untuk bicara tentang “batas pertumbuhan” dalam pasar kapitalistik. Konsep “ramah lingkungan” oleh korporasi kapitalistik hanya manipulatif karena selama kapitalis ada maka penghisapan harus terus dilakukan semaksimal mungkin sambil mencari teknologi substitusi alam yang jelas bersifat artifisial.[17]
Menuju masyarakat ekologis
Perjuangan melawan kapitalisme adalah menahan diri dari kerakusan untuk bertumbuh dan kehendak yang kuat untuk mengembalikan manusia, masyarakat dan alam sebagai satu kesatuan biologis yang saling menjaga satu sama lain. Bookchin mendorong terjadinya pembongkaran sistem kuasa kapital yang rakus dan mengubahnya menjadi masyarakat yang akan mengembalikan keseimbangan antara masyarakat dan alam[18]. Cara pertama, menggantikan praktik ketidaksetaraan atas pihak-pihak yang setara dengan praktik kesetaraan bagi yang tak diperlakukan setara (replacing the inequality of equals by the equality of unequals). Bookchin menamakan masyarakat ekologis baru ini bernama anarko-komunisme. Sebuah masyarakat yang menghilangkan akar penyebab dari dominasi manusia terhadap alam yakni dominasi manusia atas manusia lain. Untuk mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam mengisyaratkan adanya harmonisasi di dunia sosial.[19]
Desa-desa di Indonesia memang telah mengalami transformasi yang secara umum dicetak sebagai desa-desa yang di satu sisi diberi peran sebagai area produksi dan di sisi lain sebagai pasar, kedua variabel ini membentuk dualisme desa menjadi desa-kota karena model pengembangan yang diterapkan di desa memiliki kecenderungan untuk menjadikan desa seperti kota di bawah kendali negara pro-pertumbuhan dan pasar kapitalisme. Apa yang dikonsepsikan David Harvey (dalam Bryant 2007; juga lihat Logan & Molotch 1987) bahwa kongsi antara para “growth machine” yakni aparatus pemerintah dan korporasi telah menjadikan desa sebagai alat bagi akumulasi modal.
Sehubungan dengan itu, Bookchin menawarkan sebuah konsepsi yang disebut masyarakat swa-kelola. Prinsipnya adalah masyarakat yang bebas dari negara, masyarakat terdesentralisasi, dan kepemilikan komunal atas alat produksi[20]. Ketiga prinsip ini muncul karena kaum eco-anarkis melihat keberadaan negara, regulasi serta watak rakus pertumbuhan, homogenisasi, simplifikasi dan dominasi otoritarian dalam sistem kapitalisme adalah akar penyebab krisis ekologi yang jika dibiarkan akan berujung pada “ecological apocalypse”.[21]Pengembalian hak produksi pada masyarakat berarti mengembalikan kedaulatan masyarakat untuk mengurus rumahnya sendiri tanpa dominasi. Masyarakat akan memenuhi kebutuhan mereka atas dasar relasi saling tergantung dalam skala kebutuhan konsumsi wajar, bukan produksi untuk produksi tanpa henti.
Sebagai agenda ke depan, perubahan relasi antara manusia dan alam akan memenuhi prakondisi eco-anarkis apabila dimulai di perdesaan karena masyarakat di dalam ruang perdesaan relatif masih memiliki keterikatan yang kuat dengan alamnya dalam proses produksi maupun kehidupan sehari-hari. Dari kacamata eco-anarkisme terdapat beberapa indikasi kapitalisme yang memiliki efek menghancurkan bagi ekologis yakni simplifkasi atau penyederhanaan kompleksitas ekosistem, contohnya penanaman monocropping; pembuatan hirarki; redusi fisik-mekanis atas spontanitas alam; valuasi ekonomi atas elemen alamiah menjadi resource/sumber daya; spesialisasi pada mesin dan tenaga kerja; konsentrasi kapital dan orang dalam lingkungan industrial raksasa dan perkotaan; stratifikasi dan birokrasi dalam kehidupan sehari-hari; obyektifikasi atas alam dan manusia; dan pemisahan perkotaan dari perdesaan.
Di sisi lain, komunitas ekologis di masa depan adalah komunitas yang memiliki keterikatan kuat dengan ekosistem dimana ia berada, masyarakat lokal yang memenuhi produksinya dari sumber daya dan relasi dengan komunitas sekitarnya secara mutual, masyarakat yang memenuhi konsumsi atas dasar kebutuhan, komunitas tanpa kepemilikan alat produksi privat, desentralisasi perkotaan dalam wilayah-wilayah lebih kecil sehingga memiliki daya dukung bagi kehidupan ekosistem, kesatuan antara industri dan pertanian secara siklis, penerapan teknologi tepat guna dan mudah dibuat secara lokal dan yang paling mendasar atas perubahan sosiopolitik adalah ketiadaan campur tangan negara, sebuah komunitas swa-kelola yang mengelola demokrasi langsung [22] (Baugh dalam Clark 1990; Bookchin 1982).
Rumusan ini sesuai dengan apa yang diutarakan Bakunin mengenai Stateless Socialism bahwa .. every human being should have the material and moral means to develop all his humanity…[23] (Maximoff 1953) sedangkan konsepsi mengenai pembebasan atas private property diturunkan dari konsepsi Kropotkin yang mendukung peniadaan private property (namun tetap mempertahankan personal property) melalui pengambilalihan kekayaan sosial oleh masyarakat sendiri untuk perekonomian masyarakat lewat jaringan horisontal dari asosiasi sukarela dimana barang didistribusikan sesuai kebutuhan fisik individual, bukan oleh buruh.[24]
Apakah masyarakat ekologis perdesaan akan muncul sementara desa makin tergerus oleh kapitalisme baik korporasi, negara maupun kaum pencari rente? Tawaran Bookchin melalui eco-anarkisme menawarkan sebuah pilihan gerakan ekologis yang tentu relevan karena jelas-jelas di depan mata bahwa kapitalisme makin menguat, artinya kehancuran ekologis tinggal menunggu waktu jika tak ada tindakan apapun untuk menghadapinya.
Sebagai pengakhir, saya mengutip tulisan John Clark dalam penutup esainya untuk mengungkapkan harapan mengenai sosio-ekologi di masa depan[25] dan yang diimpikan Bookchin dengan istilah Ecotopia:
“The project of a social ecology will certainly gain impetus through the growing awareness of global ecological crisis and deterioration of the ties of human community. Yet it will be moved and inspired most by its affirmative ecological faith — by its love of humanity in all its magnificent expressions”
Catatan Kaki
[1] Akhmad N. Lutfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: sumbangan pemikiran mazhab Bogor. STPN Press, Sajogyo Institute, Pustaka Ifada, 2011. hal. 23
[2] W.F. Wertheim. Indonesian Society in Transition: A study of social change (2nd edition). Sumur, Bandung. I956. Hal 79
[3] Teori lima tahap pertumbuhan yang dicanangkan Walt Whitman Rostow pada tahun 1960 yakni fase masyarakat tradisional, prakondisi take off, take off, era kedewasaan dan terakhir, era konsumsi massa. Era tradisional di desa dianggap adalah sebuah keterbelakangan yang tak bisa diterima dalam pertumbuhan ekonomi.
[4] Clifton D. Bryant (coeditors in chief), Dennis L. Peck. 21st century sociology: A reference handbook . Sage Publication, 2007. Hal 459-460
[5] Loekman Soetrisno. Paradigma Baru Pembangunan Pertanian: sebuah tinjauan sosiologis. Kanisius, 2002. Hal 9-11.
[6] Ibid hal. 21
[7] Joseph E. Stiglitz. Making Globalisation Works: Menyiasati globalisasi menuju dunia yang lebih adil. Mizan, Bandung, 2006. Hal 246
[8] Jarred Diammond. Collapse: How Societies choose to fail or succeed. Penguin Book, London. 2005. Hal. 498
[9] Suryo Adiwibowo (editor). Ekologi Manusia. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Bogor, 2007. Hal 2-3.
[10] Gerald Marten. Human Ecology: basic concept for sustainable development. Earthscan, London-Sterling, 2008. Hal 1
[11] Ibid. Hal 3.
[12] John Bellamy Foster. Marx’s Ecology: materialsm and nature. Monthly Review Press, New York, 2000. Hal 9-11
[13] Murray Bookchin. Social Ecology versus Deep Ecology: A Challenge for the Ecology Movement. Burlington, 1987. Hal 1 dan 17. Diunduh dari www.anarchistlibrary.org, Januari 2016
[14] Murray Bookchin. Toward Ecological Society. Essay dalam Black Rose Books. Montreal, 1980 hal 74. Diunduh dari http://www.anarchistlibrary.org. Januari 2016.
[15] Mengutip istilah Marx “production for the sake of production” dalam Murray Bookchin. Post-Scarcity Anarchism. Black Rose Books. Montreal, 1986. Hal 20
[16] Ibid. Hal 79
[17] Murray Bookchin. Remaking Society: Pathways to a Green Future. Black Rose Book. Montreal, 1990. hal 93-94)
[18] Murray Bookchin. The ecology of Freedom. Cheshire Books Inc. Palo Alto, 1982. Hal 21.
[19] Op. Cit hal. 81
[20] Murray Bookchin. Ecology and Revolutionary Thought. British Monthly Anarchy. 1964. Diunduh dari www.anarchistlibrary.org Januari 2016
[21] Lihat Murray Bookchin. Toward Ecological Society. Hal 74.
[22] Graham Baugh. The politic of social ecology. Essay dalam John Clark. Renewing the Earth: the promise of social ecology. Green Print. London, 1990. Hal 98. Lihat juga Murray Bookchin.The Ecology of Freedom. Hal 318.
[23] Maximoff, G.P. The Political Philosophy of Bakunin. The Free Press, New York , 1953. Diunduh dari www.dwardmac.pitzer.edu, Januari 2016.
[24] Peter Kropotkin. The Conquest of Bread. G.P. Putnam’s Son. New York-London, 1906. Diunduh dari www.dwardmac.pitzer.edu, Januari 2016
[25] John Clark. A Social Ecology. 2000 merujuk pada M. Zimmerman et.al, Environmental Philosophy, second edition. Prentice Hall, 1997.